Bawaslu Anambas Ikuti Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 Secara Daring
|
Anambas - Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 secara daring pada Rabu, Tanggal 4 November 2026. Keikutsertaan dalam forum virtual ini menjadi bagian dari upaya memperbarui pemahaman regulasi terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui kanal pertemuan daring, peserta dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas terhubung bersama unsur peserta lainnya untuk menyimak pemaparan materi secara langsung.
Salah satu pokok materi yang dipaparkan dalam sosialisasi tersebut berkaitan dengan segmentasi usaha jasa konstruksi. Pada bagian pekerjaan konstruksi, pemetaan nilai pagu anggaran dikaitkan dengan klasifikasi penyedia mulai dari kualifikasi kecil (K1, K2, dan K3) hingga menengah, besar non-BUMN, dan besar. Skema pengelompokan ini memberikan kejelasan mengenai kesesuaian skala usaha penyedia dengan besaran anggaran pekerjaan yang dikelola.
Selain pekerjaan konstruksi, materi sosialisasi juga menguraikan klasifikasi nilai pagu anggaran pada jasa konsultansi konstruksi. Penyusunan segmentasi tersebut membantu pihak penyelenggara pengadaan memahami pembagian kategori layanan konsultansi berdasarkan besaran pagu anggaran yang tersedia. Kejelasan klasifikasi ini penting sebagai rujukan awal dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengadaan yang tertib aturan.
Materi lain yang menjadi sorotan dalam kegiatan daring ini adalah peran konsultan pengawas atau manajemen konstruksi. Dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa fungsi pengawasan mencakup aspek mutu melalui pengawasan mutu proses dan hasil pekerjaan, serta aspek keselamatan melalui pengawasan penerapan keselamatan konstruksi. Peran ini memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai standar teknis dan ketentuan yang berlaku.
Aspek rekomendasi, pelaporan, dan tanggung jawab juga diuraikan secara rinci dalam materi mengenai konsultan pengawas atau manajemen konstruksi. Konsultan pengawas memberikan pernyataan kesesuaian hasil pekerjaan sebelum pembayaran serta menyampaikan pelaporan berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Penandatangan Kontrak. Pelaksana pengawasan teknis dan penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan konstruksi sesuai ketentuan kontrak, sehingga hasil pekerjaan diterima PPK berdasarkan pemeriksaan dan rekomendasi konsultan sesuai kontrak.
Keikutsertaan secara daring memudahkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas mengakses pemaparan kebijakan nasional tanpa terkendala jarak geografis. Dari ruang kerja di wilayah kepulauan, jajaran tetap dapat mengikuti penjelasan substansi aturan terbaru secara terstruktur dan tepat waktu. Hal ini mencerminkan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk menjaga keterbaruan informasi kelembagaan.
Pemahaman terhadap ketentuan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 sangat relevan dalam mendukung ketertiban administrasi dan dukungan operasional kelembagaan. Setiap penyesuaian regulasi pengadaan menuntut ketelitian aparatur agar proses tata kelola berjalan akuntabel dan sesuai koridor hukum. Sosialisasi ini menjadi sarana penting untuk menyelaraskan pemahaman teknis dengan aturan yang berlaku.
Melalui keikutsertaan pada sosialisasi daring 4 November 2026 ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas terus memperkuat kesiapan pemahaman regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Catatan dan materi yang diperoleh menjadi bekal rujukan dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara tertib dan terukur.
Penulis dan Foto : Eka Surya