"Penguatan Kelembagaan Bawaslu Anambas: Membangun Pilar Pengawasan Pemilu yang Berintegritas"

Anambas – Dalam upaya memperkuat peran kelembagaan sebagai pengawas pemilu yang profesional dan berintegritas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan dengan tema “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Bawaslu sebagai Pilar Pengawasan Pemilu yang Berintegritas”, pada Selasa 07 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf Bawaslu Anambas dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu Anambas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, Jufri Budi, S.E, bersama Anggota Bawaslu Kolbin Salim, S.Sos turut hadir Dalam sambutannya, Jufri menekankan pentingnya soliditas kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pondasi utama dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu secara profesional, mandiri, dan akuntabel kedepannya.

Kegiatan ini menjadi semakin istimewa dengan kehadiran Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Zulhadril Putra, ST, yang tidak hanya membuka kegiatan, tetapi juga berperan sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang transparan, kolaboratif, dan berbasis pada integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan di tingkat kabupaten/kota. harapan belaiau juga kedepan semua Bawaslu tingkat kabupaten/kota dapat menjadi satker yang mandiri dalam rangka mendukung tugas dan fungsi bawaslu.

Selain itu, turut hadir sebagai narasumber dari unsur pemerintah daerah, yaitu Bapak Herry Fahrizal, ST dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepulauan Anambas. Ia menyampaikan materi terkait peran sinergis antara Bawaslu dan pemerintah daerah serta pentingnya penguatan komunikasi lintas lembaga.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh jajaran staf Bawaslu Anambas mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemilu. Bawaslu Anambas menegaskan bahwa tata kelola yang kuat dan berintegritas adalah kunci utama untuk menciptakan pengawasan pemilu yang adil, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.//